Hegemoni Pertamina dan Ancaman Runtuhnya Dominasi Urgensi Privatisasi untuk Persaingan Sehat
Surabaya, JejaringPos.com – Sebagai perusahaan milik negara (BUMN), Pertamina telah lama menikmati status istimewa dalam industri minyak dan gas Indonesia. Dominasi ini tidak hanya disebabkan oleh skala operasi yang luas, tetapi juga karena dukungan penuh dari pemerintah, baik dalam regulasi, subsidi, maupun monopoli distribusi BBM tertentu. Namun, hegemoni yang bertumpu pada proteksi pemerintah ini tidak selalu menjamin efisiensi dan integritas.
Kasus pengoplosan Pertamax oleh oknum petinggi Pertamina, jika terbukti benar, dapat menjadi preseden buruk yang semakin menunjukkan kerapuhan tata kelola perusahaan (corporate governance) di tubuh BUMN ini. Situasi ini membuka kembali perdebatan lama: Haruskah Pertamina tetap menjadi perusahaan negara, atau lebih baik diprivatisasi agar dapat bersaing secara sehat di pasar?
Hegemoni Pertamina dan Kelemahan Sistem BUMN
1. Hegemoni dan Ketergantungan pada Proteksi Pemerintah
Dalam perspektif Teori Hegemoni Gramsci, dominasi Pertamina dalam industri BBM lebih banyak didorong oleh faktor politikal-ekonomi, bukan semata karena keunggulan kompetitifnya. Beberapa bentuk proteksi yang dinikmati Pertamina antara lain:
Monopoli distribusi BBM bersubsidi (Pertalite & Solar).
Regulasi yang mempersulit ekspansi pesaing asing, seperti Shell, BP, dan Vivo.
Dukungan keuangan pemerintah, baik dalam bentuk subsidi maupun suntikan modal dari APBN.
Dengan keistimewaan ini, Pertamina tidak benar-benar diuji dalam mekanisme pasar bebas. Ketiadaan kompetisi yang sehat membuat inefisiensi dan praktik korupsi lebih mudah berkembang, termasuk skandal pengoplosan BBM yang bisa merugikan masyarakat luas.
2. Skandal Pengoplosan: Bukti Lemahnya Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance Failure)
Kasus pengoplosan BBM oleh oknum petinggi Pertamina menunjukkan potensi kegagalan tata kelola perusahaan (corporate governance failure), yang dapat dijelaskan melalui Teori Agensi (Jensen & Meckling, 1976). Dalam teori ini, terdapat konflik kepentingan antara manajemen perusahaan (agen) dan pemilik modal (pemerintah & masyarakat).
Manajemen yang tidak diawasi dengan ketat cenderung mengambil keputusan yang menguntungkan mereka sendiri, tanpa mempertimbangkan kepentingan pemegang saham atau konsumen.
Minimnya persaingan dalam industri BBM membuat perilaku menyimpang ini sulit dikontrol oleh mekanisme pasar.
Jika Pertamina merupakan perusahaan swasta dengan saham yang diperdagangkan secara publik, kontrol pasar dan transparansi akan lebih ketat, sehingga risiko skandal seperti pengoplosan bisa ditekan.
Privatisasi sebagai Solusi: Melepas Saham Pertamina ke Publik
3. Privatisasi dan Persaingan Sehat dalam Industri BBM
Untuk menghindari inefisiensi dan korupsi yang berulang, pemerintah seharusnya melepas saham Pertamina ke publik dan membiarkannya bersaing secara alami tanpa intervensi pemerintah.
Teori Pasar Bebas (Adam Smith, 1776) menyatakan bahwa persaingan bebas akan menciptakan efisiensi, inovasi, dan harga yang lebih kompetitif bagi konsumen. Jika Pertamina tidak lagi bergantung pada subsidi dan proteksi pemerintah, maka:
1. Manajemen akan terdorong untuk lebih transparan dan profesional, karena harus bertanggung jawab kepada pemegang saham.
2. Kinerja perusahaan akan dievaluasi oleh investor, bukan oleh kepentingan politik semata.
3. Persaingan dengan perusahaan asing dan swasta akan menciptakan harga yang lebih adil dan meningkatkan kualitas BBM.
4. Contoh Keberhasilan Privatisasi di Industri Serupa
Sejumlah negara telah berhasil melakukan privatisasi perusahaan minyak nasional dan menciptakan kompetisi yang lebih sehat, misalnya:
Petrobras (Brasil) yang meskipun masih dimiliki sebagian oleh pemerintah, telah go public dan memiliki tata kelola perusahaan yang lebih transparan.
Saudi Aramco yang sebagian sahamnya di pasar internasional, memungkinkan kontrol yang lebih besar oleh investor global.
British Petroleum (BP) yang awalnya dimiliki negara Inggris, kemudian diprivatisasi sepenuhnya, sehingga mampu beradaptasi lebih cepat dengan pasar global.
Privatisasi memungkinkan perusahaan untuk lebih kompetitif, efisien, dan akuntabel dalam menjalankan bisnisnya.
Konsekuensi Positif Privatisasi Pertamina
Jika pemerintah serius ingin menghilangkan monopoli yang tidak sehat dan menghindari skandal serupa di masa depan, maka langkah terbaik adalah melepas saham Pertamina ke publik secara bertahap dan membiarkannya berkompetisi dengan pemain lain. Kita ambil contoh Pertamina versi Thailand yaitu PTT Public Company Limited yang pernah masuk dalam Fortune 500 di tahun 2021(Peringkat 206) dan satu-satunya perusahaan Thailand yang masuk ke daftar itu.
Dampak positif yang bisa terjadi antara lain:
1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam operasional perusahaan.
2. Memaksa manajemen lebih profesional dan fokus pada kepentingan investor serta konsumen.
3. Mengurangi intervensi politik dalam pengelolaan bisnis energi.
4. Meningkatkan daya saing dan inovasi dalam sektor energi, termasuk transisi ke energi baru dan terbarukan.
Kesimpulan :
Hegemoni Pertamina dalam industri BBM nasional dapat saja tumbang jika praktik bisnis yang tidak etis, seperti pengoplosan Pertamax oleh oknum petingginya, terus terjadi. Ketergantungan pada proteksi pemerintah telah membuat Pertamina lemah dalam menghadapi persaingan global, serta rentan terhadap inefisiensi dan skandal korupsi.
Untuk menghindari skenario ini, privatisasi menjadi solusi terbaik. Dengan melepas saham Pertamina ke publik dan membiarkannya bersaing secara alami tanpa campur tangan pemerintah, kita akan menciptakan industri BBM yang lebih sehat, transparan, dan kompetitif, yang pada akhirnya akan menguntungkan konsumen dan perekonomian nasional secara keseluruhan.
Pertanyaannya sekarang: Apakah pemerintah siap mengambil langkah berani ini, atau akan tetap mempertahankan hegemoni yang rapuh?.
Editor : Redaksi
